Pendidikan Profesi Guru

Terbitnya UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP No. 74/2008 tentang Guru, mengamanatkan (1) kualifikasi akademik guru minimum adalah S-1 atau D-IV; dan (2) Guru harus memiliki sertifikat pendidik.

Pasal 10 PP No. 74/2008 menyebutkan Sertifikat Pendidik bagi calon guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru. Sertifikasi pendidik sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga sertifikasi pendidik ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Selanjutnya sertifikat pendidik diperoleh melalui Program Pendidikan Profesi Guru seperti yang telah ditetapkan dalam Permendiknas No 8 Tahun 2009 tentang Program PPG Pra Jabatan dan Permendiknas No 9 Tahun 2010 tentang Program PPG Dalam Jabatan.

Penyelenggara Program PPG adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan (lebih dikenal dengan LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, LPTK harus mampu menghasilkan guru profesional yang menguasai baik soft skills maupun hard skills, berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, memiliki landasan kapasitas berupa karakter yang kuat, serta menghargai keragaman sebagai hakikat integrasi bangsa. Untuk itu penyelenggaraan program PPG memerlukan persiapan yang matang.

Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Program PPG, telah dilaksanakan berbagai workshop pengembangan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan dan panduan PPL Program PPG, telah disusun contoh perangkat RPP untuk matapelajaran, dan pelatihan fasilitator workshop PPG.